Home / PRESS RELEASE / AJI Medan Minta DPR Hapus Pasal 27 Ayat 3 UU ITE

AJI Medan Minta DPR Hapus Pasal 27 Ayat 3 UU ITE

MEDAN | Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Medan menggelar kegiatan diskusi publik dengan topik ‘Revisi UU ITE & Ancaman Kebebasan Berpendapat’, dengan menghadirkan narasumber Meutya Hafid (Wakil Ketua Komisi I DPR RI), Iskandar Zulkarnain (Dosen FISIP USU), dan Agoez Perdana (Ketua AJI Medan), di Sekretariat AJI Medan, Jl KH Wahid Hasyim No 9 Medan, Kamis (23/6/2016).
 
Dalam diskusi publik tersebut mengemuka beberapa isu penting terkait revisi UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang saat ini sedang dibahas oleh Komisi I DPR RI.
 
“AJI Medan dengan tegas meminta agar Pasal 27 ayat 3 UU ITE yang selama ini menjadi pasal karet agar dihapus. Kasus-kasus pencemaran nama baik melalui jejaring sosial dan internet yang berujung pemidanaan banyak bermunculan. Selama ini UU ITE menjadi jerat hukum yang ampuh untuk membuat siapa pun bisa bermalam di tahanan,” tegas Agoez.
 
Agoez menambahkan, tak kurang ada sekitar 138 kasus yang menjerat berbagai lapisan masyarakat lewat Pasal 27 ayat 3 sejak UU ITE mulai diberlakukan.
 
Sementara itu, Meutya Hafid menegaskan, secara pribadi dia menginginkan Pasal 27 ayat 3 UU ITE dihapus, namun proses tarik ulur di Komisi I DPR RI sendiri berjalan cukup alot.
 
“Saat ini proses revisi UU ITE masih dalam pembahasan di Komisi I, kami menerima masukan dari berbagai pihak terkait revisi ini melalui Rapat Dengar Pendapat. Untuk saat ini draft revisi Pasal 27 Ayat 3 UU ITE yang diajukan Pemerintah hanya mengurangi masa hukuman dari enam tahun menjadi empat tahun,” ungkap Meutya.
 
Sementara itu, Dosen FISIP USU, Iskandar Zulkarnain mengungkapkan, Pasal 27 ayat 3 UU ITE berpotensi menjadi ancaman bagi kebebasan berpendapat.
 
“Selain persoalan pencemaran nama baik, hal lain yang perlu diatur dalam UU ITE adalah soal penguatan perlindungan data pribadi bagi pengguna internet dan pemblokiran konten internet. Dalam konteks tersebut, dibutuhkan keseimbangan antara penegakan hukum dan sebuah titik kapan kebebasan berpendapat dan berekspresi layak dijunjung,” pungkas Iskandar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *