Home / AGENDA / DISKUSI & MEDIA UPDATE : DARURAT REVISI UU ITE

DISKUSI & MEDIA UPDATE : DARURAT REVISI UU ITE

diskusi uu ite

 

Negara Harus Menjamin Kebebasan Berekspresi, Hak Konstitusional Warga
 
Hak bebas berekspresi, sebagaimana yang diatur dalam konstitusi harus berhadapan dengan pengekangan melalui keberadaan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kelahiran undang-undang itu mengartikan, bahwa dunia maya/internet yang menjadi salah satu instrumen dalam mengepresikan kebebasan berfikir, dan berpendapat tidak lagi menjadi media yang bebas (mengembangkan fikiran, pendapat dan menyampaikan kritikan), karena telah dikekang oleh aturan hukum yang tidak demokratis.
 
Demikian paparan Rusdi Marpaung, SH Asisten Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, sebagai narasumber dalam Diskusi & Media Update “Darurat Revisi UU ITE dan Peran Netizen Kawal Demokrasi,” yang diselenggarakan Aliansi Jurnalistik Indonesia (AJI) Medan, bekerja sama dengan Yayasan Satu Dunia dan TIFA Foundation, Sabtu (12/12/2015) di Omerta Koffie, Jl. Wahid Hasyim Medan.
 
Rusdi juga mengingatkan, UU ITE harus direvisi sebab perlu dipahami, bahwa kebebasan berekspresi menggunakan media apapun termasuk internet. telah secara tegas diatur dalam UUD 1945, yaitu pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F dan Pasal 28I.
 
Ditegaskannya kebebasan berekspresi merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dijamin pelaksanaannya oleh negara. Selain sebagai hak konstitusional, kebebasan berekspresi adalah hak asasi manusia yang diakui, pengaturan ini dapat ditemui di dalam Pasal 14, 19, 20 dan 21 TAP MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 14, 23 ayat (2), dan Pasal 25 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, bahkan juga ditemui dalam Pasal 19 Konvenan Sipol (diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005).
 
“Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, itu membawa perubahan besar dalam industri pers dan juga mengubah cara orang mengekspresikan pendapat dan perasaan masyarakat,” kata Rusdi.
 
Kata Rusdi, pasal paling dalam UU ITE itu adalah Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, yang telah menjadi instrumen paling efektif untuk membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi di internet. Apalagi, dengan ancaman hukuman enam tahun penjara, merujuk pada ketentuan Pasal 21 KUHAP, penyidik dapat langsung melakukan penahanan terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana tersebut.
 
“Akibatnya, dalam banyak kasus, hanya karena suatu postingan sepele di media sosial, seseorang harus dirampas kebebasan sipilnya dengan dilakukannya penahanan,” tegas Rusdi.
 
Lanjut Rusdi, keberadaan pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE, telah menciptakan chilling effect bagi kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia, sehingga publik menjadi khawatir untuk menyampaikan pendapatnya secara bebas, khususnya bila menggunakan medium internet.
Pada diskusi itu hadir 30 orang peserta di antaranya, Dr. Mirza Nasution, pengamat hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Fauzan Nurahmadi, CEO Puspantara.org, Fadmin Malau pengamat sosial Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Tohap Simamora dari Radio Komunitas Sumatera Utara, para jurnalis, serta mahasiswa dari Pers Kampus Kreatif, Dinamika, Pijar. ***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *