Home / PRESS RELEASE / KPK: 51 Persen Koruptor Terkait Aktor Politik

KPK: 51 Persen Koruptor Terkait Aktor Politik

MEDAN | “Ada sekitar 51 persen kasus yang ditangani oleh KPK, telah inkracht adalah kasus korupsi, terkait aktor politik, seperti Anggota DPR, DPRD, dan kepala daerah. Penyebab situasi itu di antaranya adalah, partai politik belum memberikan modal dasar kepemimpinan kepada para kader agar memiliki kapasitas, integritas dan prestasi yang mumpuni. Hal lainnya adalah biaya politik Indonesia yang sangat besar, rekrutmen kader parpol yang instan, serta ketiadaan kode etik bagi pelaku politik,” demikian disampaikan Guntur Kusmeiyano anggota Tim Politik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, pada diskusi “Politik Cerdas Berintegrasi” di Sekretariat AJI Kota Medan, Jl. Wahid Hasyim, Rabu, (2/3).

Lanjut Guntur, KPK secara institusi akan tetap mengawal program sosial pemberantasan korupsi dengan cara memberikan pendidikan terstruktur dan berkelanjutan melalui komunikasi dan kemitraan politik. Secara konkret, KPK menggandeng beberapa elemen masyarakat Indonesia secara kelembagaan, termasuk masyarakat Provinsi Sumatera Utara dalam beragam diskusi, lokakarya, atau seminar. Sasaran utamanya adalah pelajar tingkat SLTA, seperti OSIS, Pramuka tingkat Kwartir Daerah, Paskriba tingkat provinsi dan mahasiswa, pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan pengurus oranisasi mahasiswa eksternal.

“Selain itu sasaran program itu adalah para kader partai politik, termasuk di dalamnya organisasi sayap politik, pengurus parpol dan masyarakat pemilih pemula,” kata Guntur.

Dari situ diharapkan terwujud kader politik, komitmen politik, dan terbentuknya mitra strategis politik yang berintegritas, agar upaya pemberantasan korupsi lebih baik lagi.

Dalam diskusi itu pula muncul gagasan untuk merancang tentang Kode Etik Politik yang memuat kewajiban profesional dan moral para aktor politik di Indonesia. Kode etik dirasa penting, sebagai upaya partai politik menghasilkan para pemimpin publik yang berkompeten dan beretika tinggi. Wacana lainnya mengemuka, tentang usulan hukuman mati bagi para koruptor diakui KPK sudah diusulkan, tetapi ditolak Senayan. Padahal, boleh jadi ancaman hukuman mati membuat orang berpikir ulang untuk korupsi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *