Home / PRESS RELEASE / Seminar Mengkaji Ulang Hari Pers Nasional Digelar di Jakarta

Seminar Mengkaji Ulang Hari Pers Nasional Digelar di Jakarta

JAKARTA | Sejumlah organisasi profesi jurnalis mengadakan seminar terkait dengan penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN). Acara bertema “Mengkaji Ulang Hari Pers Nasional”, akan diselenggarakan di Hall Dewan Pers, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Kamis (16/2/2017) mulai pukul 10.00-14.00 WIB.

Ada tiga pembicara yang akan hadir dalam seminar ini. Masing-masing sejarahwan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam, wartawan senior Atmakusumah, dan peneliti sejarah pers Muhidin M. Dahlan. Asvi, yang akan berbicara soal aspek historis pers. Atmakusumah akan memberi pandangan dari perspektif pelaku sejarah, dan Muhidin akan mengkritisi soal hari pers nasional yang selama ini diperingati setiap 9 Februari itu.

Sejumlah organisasi profesi jurnalis hadir membahas materi ini. Seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).

Menurut Ketua Umum AJI Suwarjono, wacana untuk mengkaji ulang hari pers ini sudah menjadi pembicaraan dan perdebatan lama. Ide ini sudah mulai muncul setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 silam, yang kemudian mendorong adanya perubahan kebijakan di bidang pers.

“Salah satunya ditandai dengan pencabutan ketentuan tentang Surat Izin Penerbitan Usaha Pers (SIUPP) dan tak adanya lagi wadah tunggal organisasi wartawan. Seminar ini untuk mencari solusi atas perdebatan soal ini yang selalu muncul setiap 9 Februari,” kata Suwarjono.

Suwarjono menambahkan, AJI dan IJTI berharap seminar ini memberi perspektif yang lebih jelas dan argumentasi yang lebih kokoh untuk penentuan hari pers nasional.

“Masukan seminar ini akan dijadikan bahan untuk menyusun rekomendasi HPN kepada Dewan Pers. AJI dan IJTI berharap Dewan Pers akan mempertimbangkan rekomendasi ini dan dijadikan sebagai bahan untuk disampaikan kepada Presiden soal penetapan Hari Pers Nasional,” sebutnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal IJTI, Indria Purnamahadi mengatakan, memang ada pertanyaan soal Hari Pers Nasional yang mendasarkan pada hari lahir satu organisasi wartawan. Penetapan seperti itu dianggap kurang tepat dan membuat sejumlah organisasi wartawan lainnya kurang punya rasa memiliki terhadap tanggal bersejarah itu.

“Seminar ini merupakan upaya untuk menemukan tanggal yang tepat untuk dijadikan sebagai hari pers,” ucap Indria.

Menurut Indria, ada sejumlah usulan yang bisa diadopsi untuk menetapkan hari pers nasional. Salah satunya adalah menjadikan tanggal terbit surat kabar pertama di Indonesia. Atau bisa juga memakai tanggal lain yang bisa dijadikan momentum atau tonggak kelahiran pers.

“Penentuan hari pers nasional harus menggunakan kajian historis dan bisa mengakomodasi kepentingan seluruh masyarakat pers,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *